BERITA UMUM

Kue Ultah Tanpa Sertifikasi Halal Jadi Viral di Media Sosial



Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, media sosial telah dimeriahkan oleh larangan membawa kue ulang tahun halal yang tidak bersertifikat. Beberapa restoran jelas menulis aturannya.
Alam semesta media sosial dikejutkan oleh pengumuman dari restoran D'Cost Seafood. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pengunjung disarankan untuk membawa kue ulang tahun yang memiliki sertifikat halal ke restoran.
Itu diunggah oleh akun pengguna Twitter @ezkisuyanto, Kamis (12/12/2019). Dalam unggahan, pengumuman itu tampaknya memuat logo D'Cost Seafood dengan spanduk kuning.
"Maaf, Bapak / Ibu … Sehubungan dengan Proses Jaminan Halal (SJH) dari MUI, maka untuk Kue Tart yang akan dibawa ke D'COST, hanya diperbolehkan untuk Foto dan Lilin Lilin," pengumuman itu kata.
"KECUALI jika Kue Tart yang Anda bawa dibeli dari Toko Kue yang sudah memiliki Sertifikat Halal dengan membawa Bon untuk pembelian Kue Tart yang dibawa. Terima kasih, Manajemen D'COST," baca spanduk.
Dalam pengumuman tersebut, dikatakan bahwa pengunjung hanya diperbolehkan menikmati kue ulang tahun yang memiliki sertifikat halal. Ini dilakukan untuk mendukung Proses Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Setelah virus D'Cost Seafood melarang pengunjung membawa kue ulang tahun tanpa sertifikat halal ke restoran, sekarang restoran itu adalah gyudon (mangkuk sapi) Yoshinoya.
Selembar kertas yang menunjukkan ketentuan pesta ulang tahun di Yoshinoya sedang menyebar di media sosial. Setidaknya ada 10 aturan tertulis di sana.
Salah satu aturan menyatakan bahwa pengunjung Yoshinoya harus menyertakan sertifikat halal untuk kue ulang tahun yang dibeli dari luar restoran.
Seperti foto yang diunggah oleh Didikk Ekoo ke Facebook, Kamis (12/12/2019).
Aturan tertulis, "Saat membawa kue ulang tahun, harus disertai dengan fotokopi sertifikasi halal. Jika Anda tidak menyertakan fotokopi sertifikasi halal, maka kue ulang tahun hanya digunakan untuk upacara, bukan untuk konsumsi di restoran Yoshinoya
Didikk Ekoo yang mengunggah foto itu juga kaget dengan aturan yang mengharuskan pengunjung membawa sertifikat halal untuk kue ulang tahun.
"Yoshinoya juga termasuk dalam Wingsfood Group (emoticon). Saya tidak tahu, tekanan gila kepada pemilik rantai restoran atau toko roti adalah inisiatif besar? Kami sebagai pembeli kue tar ke toko, bisnis apa yang harus saya minta untuk sertifikat makanan kepada pemilik?, "tulis Didikk.
Dia juga mempertanyakan, "Bagaimana dengan syarat dan ketentuan Warteg, Warkop, Food Depot, Store, Nasi Goreng, dll? Apakah mereka juga dipaksa untuk memiliki sertifikasi ini?"
Ada juga warga negara lain yang mengunggah foto ketentuan ulang tahun di Yoshinoya ke Facebook.
"Jangan lupa untuk membawa sertifikat halal untuk kue ulang tahun ke restoran YOSHINOYA," tulis William Hui.
Warga memberikan komentar pada unggahan. Mereka merasa ada tekanan dari pihak di luar pemilik tempat usaha yang kemudian mengarah pada aturan ulang tahun.
"Anda dapat melacak asal dari daya tarik ini. Tidak mungkin bagi semua pengusaha seperti itu jika tidak ada tekanan," tulis Lisda Tanjung.
"Sepertinya ada hubungan dengan hukum jaminan produk halal ya?" Komentar Richard Goenawan.
"Lagipula, apa yang menentukan standarnya harus sertifikasi halal, itu tanda tanya. Yang mana kata umum, di mana ia bekerja?" Tanya Acto Arga Chrissanta.
Sistem Jaminan Halal
Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk melindungi konsumen Muslim. UU JPH diundangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014 dan sudah berlaku. Dalam UU tersebut telah dinyatakan bahwa semua produk makanan diharuskan menyertakan sertifikat halal. Otoritas agensi yang mengeluarkan hak halal & # 39; tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Efektivitas penegakan sesuai dengan mandat UU Jaminan Produk Halal (JPH).
"Kewajiban bersertifikat halal untuk Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 67 ayat 1 UU JPH yang dikutip oleh AFP pada Rabu (17/10/2019). Selain membutuhkan sertifikasi halal, UU JPH juga membuat perubahan. Yakni pengalihan kewenangan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Dengan Sistem Jaminan Halal (SJH), sertifikasi halal mencakup semua aspek produksi hingga layanan. Karena itu segala hal di restoran dan yang dibawa ke restoran harus dijamin halal. Karena itu aturan yang dikeluarkan oleh D'Cost dan Yoshinoya sesuai dengan prosedur. Masalahnya, sosialisasi masalah sertifikasi halal, kriteria produk halal belum berjalan dengan baik. Sejauh ini, orang hanya tahu & # 39; no lard no babi & # 39; sebagai tanda halal. Padahal butuh proses sertifikasi panjang untuk menentukan produk halal menurut hukum Islam. Sementara itu masalah otoritas sertifikasi halal masih dalam perdebatan. Karena LPPOM MUI dari 28 daerah di Indonesia mengirim gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta agar kewenangan dikeluarkan lagi untuk mengeluarkan sertifikat halal. .



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *